Opini

Sekda Sikka Sewenang-wenang Ambil Sertifikat Hak Milik Neldis di Bank BNI Cabang Maumere

Selidiki.com, NTT – Peristiwa hukum dari temuan BPK NTT terhadap dugaan kerugian negara Rp. 988.765.648 di Kantor BPBD Sikka menuai banyak persoalan tindak penyalagunaan wewenang, sewenang wenang dan melawan hukum yang diduga dikakukan oleh Bupati dan Sekda Sikka termasuk bank BNI cabang Maumere.

Modus dugaan kejahatan oleh Sekda Sikka berawal dari tanggal 24 Mei 2022, Sekda meminta kepala BPBD menghubungi suami ibu Neldis agar  segera ke kantor BPKAD dan sesampainya di kantor, Sekda menyampaikan agar cari uang untuk pelunasan pinjaman di bank BNI cabang Maumere, agar jaminan sertifikat hak milik di bank bisa diambil untuk dijaminkn ke BPK.

Pertanyaannya, dalam kapasitas apa Sekda minta Suami ibu Neldis dari uang untuk tebus sertipikat hak milik ibu Neldis? Apakah sudah ada putusan majelis hakim pengadilan Tipikor Kupang yang memerintahkan sertipikat disita untuk negara dalam kaitannya adanya kerugian negara? Ini menunjukkan tindakan sewenang wenang dan ngawur dipertontonkan Sekda Sikka. Pantas suami ibu Neldis mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu.

Tanggal 25 Mei, kepala BPBD telpon ibu Neldis segera ke kantor untuk tanda tangan  Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), namun saat itu sempat menolak karena kalau tanda tangan jaminan pakai apa? Lebih  baik tidak perlu tanda tangan jalani saja prosesnya seperti apa ke depannya tetapi Kepala Keuangan sampaikan  bahwa tidak apa apa, tanda tangan saja, untuk  penuhi permintaan BPK NTT.

Setelah tanda tangan SKTJM, maka tanggal 26 Mei 2022, petugas dari kantor  BPBD datang menyampaikan untuk pengukuran rumah dan aset. Malam hari ibu Neldis mendapat WA dari sekretaris BPKAD bahwa besok ada kegiatan zoom meeting dengan BPK RI Perwakilan NTT dan Tim yg dibentuk Sekda Sikka sehingga keesokan harinya Tim datang dan melakukan kegiatan zoom bersama BPK.

Suami ibu Neldis sempat menolak kehadiran tim bentukan Sekda dengan alasan persoalan ini masih dalam pemeriksaan, kok datang lakukan pengukuran rumah kecuali istri saya sudah jadi tersangka. Namun Sekda tetap bersih keras lakukan kegiatan ternyata aset di rumah tidak cukup, maka tim obrak abrik barang tenunan yg ada di galery agar dapat memenuhi angka temuan BPK NTT.

Tanggal, 27 Mei Sekda meminta kepala BPBD  menghubungi ibu Neldis segera ke kantor  inspektorat untuk melakukan pelunasan di bank, karena Sekda sudah dapat uang untuk tutup pinjaman dan saat itu Sekda melarang untuk tidak menceritakan kepada siapa siapa terkait Rp.109.000.000, termasuk kepada suami tidak boleh tahu. Ibu Neldis tetap mengatakan bagaimanapun suami harus tahu karena jaminan di bank atas nama suami. Sehingga ibu Neldis menelpon suami untuk melakukan pelunasan di Bank BNI tetapi sertifikat belum bisa ambil hanya di scan saja sebagai prasyarat  dikirim ke BPK NTT.

Tanggal 28 Mei 2022, ibu Neldis ditelp oleh Sekda untuk ke kantor BPKAD pada malam hari, untuk tanda tangan surat penyerahan sertifikat, supaya Sekda dan  Inspektur Sikka  ke Kupang ketemu BPK. Ibu Neldis sempat bertemu Sekda menanyakan tentang sertifikat dijawab ada di Kantor  BPKAD. Kata Sekda kepada Neldis jika sudah pinjam baru di bank BNI kami akan keluarkan sertipikat tersebut.

Ketika Pansus DPRD Sikka tentang dana BTT ini ibu Neldis sempat tanya kepala BPKAD, dijawab ada pada Sekda sekda. Ada info dari pihak ban, bahwa Jumat tanggal 9 September  2022, Sekda ke BNI cabang Maumere ambil sertipikat yang dijaminkan suami ibu Neldis.

Dari peristiwa hukum ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, Sekda di duga melakukan tindakan penipuan bahwa tanda tangan SKTJM bukan untuk membantu ibu Neldis menyelesaikan temuan kerugian negara tersebut tetapi menggiring Ibu Neldis untuk bertanggungjawab sampai dengan harta pribadi.

Predikat WTP yang diperoleh Pemkab Sikka atas dasar dugaan tipu muslihat karena sertipikat hak milik ibu Neldis dan suami dijaminkan ke BPK NTT hanya untuk Pemkab Sikka mendapatkan  predikat WTP dengan tanpa melalui proses pro yustisia berupa pemeriksaan di Kejaksaan dan sidang pengadilan Tipikor Kupang.

Oleh karena itu, menjadi alasan yang rasional bahwa BPK RI harus segera membatalkan pemberian predikat WTP ke Pemkab Sikka. Pengambilan sertipikat hak milik ibu Neldis dan suaminya di Bank BNI oleh Sekda Sikka adalah tindakan main hakim sendiri.

Jaminan di Bank BNI adalah jaminan barang tidak bergerak berupa rumah dimana dilakukan perjanjian di bawah tangan atau dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris/ PPAT yang mana pemberi hak tanggungan yakni suami ibu Neldis dan pemegang hak tanggungan yakni Bank BNI. Tetapi bisa- bisanya Sekda pergi ambil sertipikat hak milik hanya berdasarkan surat penyerahan dengan tanpa sepengetahuan Suami ibu Neldis. Ini tindakan ngawur dan sangat keji dilakukan Sekda Sikka terhadap stafnya.

Bank BNI cabang Maumere telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar  kewajiban hukum dari bank untuk melindungi sertipikat hak milik berdasarkan akte pemberian hak tanggungan oleh Suami Ibu Neldis kepada Pemegang hak tanggungan Bank BNI yang mana bank harus memberitahu dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi hak tanggungan bahwa sertipikat akan diambil oleh Sekda Sikka.

Oleh Marianus Gaharpung, dosen FH Ubaya

Komentar

Tinggalkan Balasan

To Top
error: Content is protected !!