Daerah

Merasa Dipersulit, TKS RSUD Rantauprapat Unjuk Rasa Di Gedung DPRD Labuhanbatu

Selidik.com, Labuhanbatu – Tenaga Kerja Sukarelawan bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Labuhanbatu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Senin (19/9/2022).

Aksi unjuk rasa dilatar belakangi TKS yang tidak bisa mengikuti seleksi Penerimaan Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang dibuka oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN-PANRB) perihal pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Hal itu didasarkan pada surat pemberitahuan yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu No. 800/4022/BKPP-III/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Salah satu point dalam surat pemberitahuan tersebut bertuliskan Harus berstatus tenaga honorer kategori II (TH K-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Baca juga: Jelang Tengah Malam, Pria 25 Tahun Ditangkap Satresnarkoba Polres Tulang Bawang

Adapun tuntutan aksi yaitu:

*Meminta DPRD Kab. Labuhanbatu memanggil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat lakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat).

*Meminta DPRD Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap pendataan Tenaga Honorer P3K di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat agar tidak ada diskriminasi dan nepotisme.

*Bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dapat sesudah masa kerja.

*Mendesak DPRD Kab. Labuhanbatu memikirkan nasib Tenaga Kerja Sukarela Pekerja RSUD Rantauprapat dan apabila tidak ditindak lanjuti maka kami akan mogok kerja bersama.

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu sekaligus Komando aksi Hamdani Hasibuan menduga ada sebuah kejahatan perbudakan modern terhadap TKS dan bentuk pembodohan yang juga sebagai kejahatan Human Trafficking perihal Tenaga Kerja Sukarela.

“Tenaga Kerja Sukarela sudah sangat berlangsung lama pada saat sebelum sampai pasca COVID-19 Pahlawan Medis kini nasib mereka diujung tanduk dan tidak mendapatkan kejelasan,

“Kiranya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan reward dan bantuan serta mempermudah TKS mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”, ucap hamdani.

Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tidak mau disebutkan namanya berharap dipermudah dalam pemberkasan administrasi Penerimaan Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)  di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya di RSUD Rantauprapat.

“kami siaplah mengabdi sebagai tenaga medis di RSUD Rantauprapat untuk itu kami berharap dipermudah dalam pemberkasan admistrasi pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah,” tuturnya

Massa aksi unjuk rasa akhirnya dipersilahkan masuk keruangan rapat DPRD Labuhanbatu untuk menyampaikan tuntutannya.

Setelah beberapa menit berdialog di Ruang rapat, akhirnya dapat kesepakatan untuk melakukan Rapat dengar pendapat dengan instansi terkait di Hari Jum’at (23/09/2022), sebagaimana isi surat No.005/1235/Sek-DPRD/2022.

Komentar

Tinggalkan Balasan

To Top
error: Content is protected !!