Daerah

BPN Nagekeo: ​Tidak Ada Mafia Tanah, Yang Tercatat Ya Punya Mereka

Selidiki.com, NTT – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo memberi respon atas tudingan yang menyebut bahwa sedang terjadi praktek mafia di dalam proses pengadaan tanah pembangunan Program Strategis Nasional Waduk Mbay/Lambo.

“Sampai dengan saat ini kami tidak mengenal dengan namanya mafia tanah. Tidak benar kalau ada mafia tanah  karena memang itu untuk mereka (Suku Kawa red-),” ungkap  Kepala BPN Nagekeo Dominikus Bano Insantuan kepada sejumlah awak media, Selasa (20/09/22).

Domi Insantuan mengaku, jangankan mafia tanah, para staf BPN Nagekeo termasuk dirinya tidak berani untuk bermain api di dalam urusan pembangunan mega proyek itu.

Sebab bukan hanya resiko dipecat, bersamaan dengan itu, pimpinannya juga akan memenjarakan jika saja didapati pagawai BPN coba-coba untuk bermain api.

“Saya tegaskan, ini pembangunan untuk masyarakat umum, di dalam urusan ini tidak ada yang berani main-main (mafia tanah). Karena kalau kami ketahuan main-main, itu langsung dipecat,” katanya.

“Karena apa yang tercatat disitu itu punya mereka. Yang tercata atas nama Suku Kawa berapapun luasnya ya itu punya mereka,” tambah Domi Insantuan.

Baca juga: NTT Siapkan Venue Pertandingan Berstandar Internasional Usai Terpilih Jadi Tuan Rumah PON 2028

Lebih lanjut Dia menjelaskan, alasan sehingga Suku Kawa belum diakomodir sebagai penerima hak pembayaran ganti rugi lahan milik mereka, baik realisasi tahap I (satu) maupun tahap II (dua), pasalnya terdapat kesalahan di dalam mengadiministrasikan data sehingga belum disetujui oleh LMAN.

“Oleh karena itu maka, itu perlu kita perbaiki. Hambatan utamanya itu tidak ada hal lain kecuali kita perbaiki,” ucapnya.

Domi Insantuan mengaku, pihaknya akan selalu berkoordinasi bersama BWS untuk konsultasi kepada LMAN perihal mekanisme dan kemauan data yang seharusnya sehingga bisa terpenuhi dan tidak ada lagi keselahan.

“Kami sudah melalui proses itu secara prosedur/aturan yang benar. Hanya mungkin kesalapahaman antara LMAN dengan kami. karena kami orentasinya kepada agar supaya muncul nama Kawa nya tetapi mungkin di LMAN orentasinya kepada orang yang tanda tangan yang namanya harus dimunculkan. Nanti kami saling konfirmasi antara BWS dan juga LMAN untuk bisa dapatkan solusinya kira-kira apa yang diinginkan oleh LMAN sehingga kita perbaiki dan tidak terjadi keliru lagi,” ungkap Domi Insantuan.

Baca juga: Universitas Mataram Tuan Rumah Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah NTB 2022

Kata Domi Insatuan lagi, bukan hanya Suku Kawa, suku-suku lain yang sistem pembayaran ganti rugi lahannya secara kolektif, saat ini mengalami nasib serupa.

“Sampai saat ini, belum ada satu pun lahan atas nama suku yang sudah menerima pembayaran ganti rugi, kecuali mereka yang mengusulkan kepemilikan atas nama perseorangan,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

To Top
error: Content is protected !!