Daerah

Begini Penjelasan BPN dan PPK Sikapi Aksi Pemblokiran Titik Nol Waduk Lambo Termasuk Tudingan Mafia Tanah

Selidiki.com NTT  Belum lama ini beredar sebuah video yang memperlihatkan aksi pemblokiran titik nol pembangunan Waduk Lambo/Mbay oleh masyarakat persekutuan suku terdampak sebagai pemilik lahan di titik nol waduk tersebut.

Dari rekaman video itu, aksi pemblokiran disebutkan bahwa masyarakat kecewa lantaran realisasi pembayaran ganti rugi lahan baik di tahap I (satu) dan juga pembayaran ganti rugi tahap II (dua), nama mereka tak satu pun terakomodir dalam daftar penerimaan pembayaran ganti rugi itu.

“Hari terjadi pemagaran di lokasi titik nol waduk (Mbay/Lambo red-) memang kami sebagai pemilik ulayat Kawa kami merasa sudah terjadi kebohangan, tipu menipu yang terjadi saat ini. Pada tanggal 8 Agustus 2022 kemarin, kita telah menyampaikan pernyataan sikap dan kita diberi kesempatan untuk menunggu dengan batas akhir 08 September 2022, bahwa 08 September akan membayar semua hak masyarakat adat Kawa. Namun, sampai dengan detik ini, bahkan yang terjadi dalam undangan pembayaran ganti kerugian untuk tahap dua, nama masyarakat Kawa tidak ada,” kata Tokoh Adat Kawa, Sensi Penga dikutip Selidiki.com dari unggahan video pemilik akun youtube Wil Wuno, Selasa (20/9/22).

Dalam video itu juga, terlihat Tokoh Muda Kawa Ferdin Dhosa turut memberi pernyataannya bahwa, apabila aparat keamanan Polres Nagekeo dan PPK tetap membiarkan PSN itu dikerjakan oleh penyedia jasa, sama halnya sedang mereka membiarkan konflik terjadi antara sesama masyarakat Kawa.

“Kami hari ini murni hanya menuntut hak tidak lebih. Kami orang Kawa khususnya, dari awal sampai detik ini, kami orang nomor satu pendukung waduk. Kami jangan diintimidasi hanya karena kepentingan PSN. Masyarakat Kawa bukan penghambat waduk. Kami masyarakat Kawa kami lima suku, kami katakan hari ini orang Kawa yang luluh dan mau mengikuti perannya Kamtibmas. Maka kalau sampai hari ini hak kami tidak realisasi, maka tempat ulayat kami blokir dulu. Kami tidak mau dengan adanya waduk menjadi konflik horisontal di dalam masyarakat kami. Besok dan hari ini ada aktifitas, berarti secara tidak langsung teman-teman Kamtibmas, PPK dan PT membiarkan ada konflik yang terjadi disini. Kalau teman-teman Kamtibmas, PPK pak Anis membiarkan PT bekerja, secara tidak langsung membiarkan konflik itu terjadi di tanah ulayat Kawa,”  ucap Ferdin mengulangi-ulangi kata membiarkan konflik sembari menegaskan.

Sementara itu kepada Selidiki.com BWS NT-II melalui PPK Pengadaan Tanah pembangunan Waduk Mbay/Lambo, Bernard Malelak menjelaskan, berkas pengajuan pembayaran ganti rugi milik Suku Kawa dikembalikan untuk diperbaiki ulang oleh BPN Nagekeo lantaran masih terdapat kesalahan setelah dilakukan koreksi.

“Mengapa blm bayar??? Sy kerja berdasarkan surat validasi yg kirim bpn,  kemudian sy siapkan usulan utk krm ke lman dan stlh berkas dikoreksi oleh LMAN dikembalikan dgn catatan, artinya harus perbaiki dan divalidasi oleh ketua tim pengadaan tanah/bpn baru  dikirim lg utk saya usulkan bayar, yg benar bhw berkas bukan ditolak tp dikembalikan utk diperbaiki utk diusulkan kembali, tks” tulisnya melalui pesan WhastApp.

Singkatnya juga bahwa, maksud dari pada LMAN mengembalikan berkas pengajuan pembayaran ganti rugi milik Suku Kawa ialah, harus dilakukan usulan atas nama perorangan, bukan atas nama suku.

“Maksud LMAN itu penerima uang harus diusulkan atas nama perseorangan, bukan atas nama suku, makanya dikembalikan untuk diperbaiki bukan ditolak. Karena urusan administrasi selanjutnya ke perbankan itu yang digunakan KTP untuk buka nomor rekening bank. Kami sudah sarankan ke pak kakan BPN, dan mohon para tokoh di sana sepakat dulu di internal mereka, siapa yg harus diusulkan namanya sebagai penerima,” tulisnya lagi.

Terpisah, kepada sejumlah awak media, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nagekeo Dominikus Bano Insantuan mengatakan, pembayaran ganti rugi tahap I dan II yang sudah direalisasi kepada pemilik lahan terdampak pembangunan waduk, merupakan usulan atas nama perseorangan. Sementara lahan yang diusulkan atas nama suku, tambahnya, belum satupun yang terealisasi pembyaran ganti rugi.

Dirinya berharap kepada para suku yang mengusulkan lahan terdampak agar melakukan perbaikan sesuai permintaan LMAN.

“Sampai saat ini, belum ada satu pun lahan atas nama suku yang sudah menerima pembayaran ganti rugi, kecuali mereka yang mengusulkan kepemilikan atas nama perseorangan,” tandasnya.

Perihal kesimpulan yang menyebutkan bahwa BPN dan BWS terindikasi mafia tanah di lokasi Pembangunan Waduk Mbay/Lambo, Domi Insantuan secara tegas mengatakan informasi tersebut tidak benar adanya.

Dia mengaku, bahwa BPN Nagekeo sudah bekerja secara transparan dengan melibatkan semua unsur terkait, para ketua suku, seluruh masyarakat pemilik lahan terdampak, BWS NT-II Pemda Nagekeo dengan dampingan TNI/Polri.

“Tidak benar kalau ada mafia tanah dalam urusan pengadaan tanah waduk. Itu informasi sesat dan sangat tidak bisa dibuktikan. Kita bukan kerja sendiri dalam urusan ini. Semua pihak sejak awal selalu bersama kita, baik masyarakat terdampak, BWS maupun Pemda dengan dampingan TNI /Polri. Semua kegiatan dilakukan secara transparan. Bukan hanya lahan, bahkan tanaman yang ada di lahanpun dihitung secara bersama dan sangat terbuka,” jelas Domi Insantuan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

To Top
error: Content is protected !!