Pemerintahan

Pilih Keluar dari Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf, Sri Mulyani Beri Jawaban

Sri Mulyani Mundur dari Tim Sukses Jokowi

Selidiki.com, Jakarta –  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa dirinya mundur dari Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani ditugaskan untuk fokus mengelola keuangan negara saja.

“Bapak Presiden melihat kepentingan yang lebih besar dari sisi perekonomian,” ujar Sri Mulyani saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Instruksi Jokowi itu disambut baik oleh Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, keuangan negara memang sedang sangat membutuhkan perhatian lebih.

Oleh sebab itu, wanita yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak terlalu mempersoalkan apabila keluar dari struktur tim kampanye nasional.

“Saya memang selama ini sudah menyampaikan, saya fokus ke keuangan negara. Menurut saya memang situasi membutuhkan perhatian penuh,” ujar Sri.

Baca juga: Terungkap, Inilah Sosok Pemeran Pengganti Jokowi saat Naik Moge sampai Bisa Terbang

Saat ditanya apa partai politik Koalisi Indonesia Kerja memasukkan namanya ke tim kampanye nasional tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ia hanya tersenyum, lalu menjawab, “pokoknya saya katakan, saya fokus ke APBN.”

Diketahui, dalam susunan tim kampanye nasional yang diserahkan partai politik koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), nama Sri Mulyani masuk menjadi salah seorang dewan pengarah.

Selain Sri Mulyani, ada pula nama Jusuf Kalla, Try Sutrisno, Puan Maharani, Pramono Anung, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Sidarto Danusubroto, Siswono Yudo Husodo, Dimyati Rois dan Laksamana TNI (Purn) Marsetyo.

Keterlibatan Menteri dalam Timses Jokowi Dianggap Tak Pantas

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah koalisi Joko Widodo atau Jokowi yang memasukkan wakil presiden hingga menteri dalam jajaran tim kampanye nasional, akan merusak citra pemerintah. Kendati, secara aturan diperbolehkan.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, masuknya wapres hingga menteri ke dalam struktur tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin sedikit banyak akan menganggu kerja pemerintah.

“Ini akan mencoreng citra pemerintah di mata masyarakat walaupun tidak ada aturan yang melarang,” ujar Pangi saat dihubungi Tempo pada Selasa, 21 Agustus 2018.

Koalisi Jokowi telah mendaftarkan struktur tim kampanye nasional (TKN) ke KPU, Senin kemarin.

Baca juga: Tak Dapat Sorotan Kamera Saat Opening Ceremony Asian Games 2018, Begini Kata Anies

Dalam struktur itu, ada nama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Beberapa menteri Kabinet Kerja juga masuk dalam daftar anggota tim sukses bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu, dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga masuk dalam tim, yaitu Suharsofa Monoarfa dan Sidarto Danusubroto.

Menurut Pangi, hal itu akan mengurangi fokus pejabat negara tersebut.

“Lalu siapa nanti yang akan mengelola dan mengendalikan pemerintahan apabila wapres dan menterinya jadi tim pemenangan Jokowi. Menurut saya dagelan yang sedikit lucu saja. Apakah pantas?” ujar Pangi.

Pangi melanjutkan, keterlibatan mereka adalah habitus politik yang tidak baik diteruskan.

“Ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita ke depan,” ujar dia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wapres, menteri, dan kepala daerah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali pengamanan yang sifatnya melekat.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjamin keberadaan sejumlah menteri Kabinet Kerja di struktur TKN Jokowi – Ma’ruf Amin tidak akan mengganggu kerja pemerintah.

Ia menjelaskan para menteri tidak akan terlibat dalam hal teknis kampanye sehingga bisa tetap fokus pada pekerjaannya.

“Kalau beberapa menteri kan lebih pada (dewan) pengarah. Pengarah itu kan mengarahkan tidak seperti yang di bawahnya ya direktur, tim teknis, dan sebagainya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

Pramono menjelaskan para menteri tidak akan turun ke lapangan untuk berorasi di hadapan masyarakat agar mendukung Jokowi-Ma’ruf. Menurut dia, panggung para menteri adalah di forum-forum debat.

Sharing is caring!
  • 21
    Shares
  • 21
    Shares
To Top
error: Content is protected !!