Hukum

KPK Cekal Steffy Burase dan 3 Lainnya Ke Luar Negeri, Ada Apa?

Steffy burase diduga istri siri irwandi

SELIDIKI.COM, BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah para tersangka dugaan kasus korupsi dana Otsus Aceh, Sabtu (7/7/2018). Dan KPK juga mencegah empat orang untuk berangkat ke luar negeri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan bahwa adanya penggeledahan di rumah para tersangka yaitu, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di Pendopo Gubernur Aceh.

Penggeledahan berlangsung dari pukul 10.00 WIB, sebahagian masih berjalan saat ini,” kata Febri Diansyah dalam keterangannya.

Baca juga:  KPK Tetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah sebagai Tersangka

Kata Febri, kemarin telah diamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang terkait dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

Sementara untuk hasil penggeledahan hari ini akan diupdate kembali.

Dalam kasus ini, sejumlah bukti yang didapatkan semakin memperkuat dugaan korupsi yang terjadi terkait DOKA 2018 tersebut,” tuturnya.

Sementara, Febri juga menyampaikan, mengacu pada Pasal 12 UU KPK, lembaga anti rasuah ini juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang selama 6 bulan terhitung Jumat, 6 juli 2018,

Yaitu, Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase dan Teuku Fadhilatul Amri,” sebut Febri Diansyah.

Baca juga:  Azhari Cage : Irwandi Yusuf Menikah Lagi Dengan Wanita Manado

Dirinya menuturkan, pihak-pihak tersebut perlu dicegah agar tidak berangkat ke luar negeri.

Menurutnya, ini dilalukan agar ketika mereka dibutuhkan keterangannya, maka langsung dapat dilakukan pemeriksaan.

Dalam kesempatan itu, tambah Febri, KPK mengucapkan terimakasih pada masyarakat setempat yang turut membantu kelancaran penyidikan ini.

Perlu kita pahami bersama, apa yang dilakukan KPK saat ini adalah semata-mata proses penegakan hukum.

Penyidikan dan penahanan dilakukan dengan dasar kekuatan bukti.

Salah satu tujuan kenapa pemberantasan korupsi dilakukan agar hak masyarakat untuk menikmati anggaran keuangan negara atau daerah tidak dirugikan karena diambil oleh oknum pejabat tertentu,” pungkasnya seperti dilansir ajnn.

Berita Populer

To Top