Hukum

KPK Tetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah sebagai Tersangka

SELIDIKI.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka.

Keduanya terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOCA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Adapun Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 itu sebesar Rp 8 triliun.

Baca juga:  Gubernur Aceh Diboyong Mobil Baracuda ke Bandara SIM Menuju Jakarta

KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Keduanya bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima. Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan 4 orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2018) malam.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

“Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOCA,” ujar Basaria.

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.

Baca juga:  Irwandi Ditangkap KPK, PDIP Lepas Tangan

“Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya,” kata dia.

Sebagai penerima, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi,  Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Masih menurut Basaria, seharusnya dana otonomi khusus Aceh 2018 dipergunakan untuk kepentingan penduduk setempat. Seperti pembangunan jalan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, serta kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat. Namun, Irwandi malah meminta uang panjar (ijon) terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur bersumber dari dana otonomi khusus itu.

Jauh sebelum ditangkap KPK, Irwandi disebut-sebut turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar Sabang, Aceh tahun anggaran 2006-2011.

Irwandi yang saat proyek bergulir menjabat sebagai gubernur Aceh turut kecipratan uang proyek yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp313 miliar.

Baca juga:  Mengejutkan, Irwandi Yusuf dan Tiong Ribut Masalah Proyek

Dalam putusan mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ruslan Abdul Gani, Irwandi disebut turut diperkaya sebesar Rp14,06 miliar. Namun, ia membantah menerima uang dari proyek senilai Rp793 miliar.

Irwandi juga sempat diperiksa sebagai saksi saat perkara Ruslan yang pernah menjabat Bupati Bener Meriah itu dalam tahap penyidikan, pada Mei 2016 lalu.

Seperti dikabarkan CNN indonesia, bahwa saat ini, KPK kembali mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang dengan menetapkan dua korporasi sebagai tersangka.

Kedua korporasi itu adalah PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati.

Berita Populer

To Top