Daerah

FL2MI Aceh Gelar Diskusi Publik Tentang Pro dan Kontra Pergub No 5 Tahun 2018

FL2MI Aceh Gelar Diskusi Publik Tentang Pro dan Kontra Pergub No 5 Tahun 2018

SELIDIKI.COM, BANDA ACEH – Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) wilayah Aceh menggelar kegiatan diskusi publik tentang pro dan kontra terhadap Pergub Aceh nomor 5 tahun 2018, di Universitas Serambi Mekkah (02/05/2018).

M Dirja Agustia selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan, pelaksanaan diskusi ini diadakan berdasarkan pers rilis FL2MI wilayah Aceh atas penolakan pergub nomor 5 tahun 2018 terkait pelaksanaan Uqubat Cambuk di Lapas Permasyaratan (LP) seperti yang disampaikan oleh Humas dan Sekjen FL2MI wilayah kepada salah satu media pada April lalu.

“Sebelumnya kegiatan ini dijadwalkan pada tanggal 25 April 2018 dengan menghadirkan narasumber dari berbagai elemen baik pemerintah maupun pakar hukum. Nasir Djamil dari Komisi III DPR RI, H. Musannif, SE dari DPRA, pakar hukum tata negara Unsyiah Kurniawan SH.LLM dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Namun dari pihak MPU Aceh menyampaikan tdak dapat berhadir pada acara tersebut”.

Baca juga: Selidiki Pro Kontra Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Dalam Lapas

“Hingga kegiatan ini kita undur sampai tanggal 5 mei, namun pihak MPU masih tidak dapat berhadir tapa alasan yang pasti,” lanjut Dirja.

Maimun Ramli selaku coordinator FL2MI Wilayah Aceh menyampaikan rasa kecewa terhadap MPU Aceh selaku lembaga yang memahami syariat islam secara kaffah.

“Kegiatan ini kita buat berdasarkan kisruh yang terjadi di tengah masyarakat aceh atas reaksi berlebihan di berbagai media, dan penolakan pergub tersebut terindikasi diterbitkan tanpa melalui musyawarah dengan MPU”, Kata Maimun.

Baca juga: Tradisi “Kenduri Jrat” Masih Dilaksanakan Setiap Tahun Di Gampong Jeumpa Beureughang

“Padahal kami sangat mengharapkan MPU dapat berhadir untuk memberikan penjelasan konkrit sehingga kami dari mahasiswa yang bergabung daam FL2MI bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang kedudukan dan idealnya permasalahan pergub tersebut baik melalui media maupun secara verbal agar masyarakat tidak bingung dan bimbang dalam menyikapi permasalaan ini”.

“Apalagi terkait kepercayaan pubik, selama ini kita tahu bahwa masyarakat Aceh sangat mempercayai MPU selaku kiblat masyarakat Aceh dalam memahami hakikat syariat, sehingga kita merasa diskusi ini memang harus dikedepankan oleh MPU,”tutupnya.

Sharing is caring!
To Top
error: Content is protected !!