Hukum

Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Setya Novanto?

Rachmawati Minta Bareskrim Tangani Kasus Sukmawati dengan Serius

SELIDIKI.COM, JAKARTA – Ketiadaan nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam keputusan sidang akhir Setya Novanto dipertanyakan.

Padahal dalam dakwaan, sejumlah nama anggota kader PDIP disebut menerima uang dari proyek pengadaan korupsi KTP elektronik.

Pertanyaan itu disampaikan oleh tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Setya Novanto yang dibacakan oleh hakim pada Selasa (23/4/2018), benar-benar mengganggu Rachma.

Hakim memvonis Novanto 15 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa selain Novanto, korupsi proyek E-KTP ini untuk memperkaya atau memberi manfaat kepada 27 partai dan perusahaan lainnya.

Baca juga: Golkar Dukung Setya Novanto Ungkap Aktor Kasus Korupsi E-KTP

Di antara politisi Jafar Hafsah Demokrat adalah 100.000 dolar AS, Miriam S Haryani sebagai politisi Hanura dari 1,2 juta dolar AS, politisi Golkar Markus Nari sebesar 400 ribu dolar AS.

“Kenapa nama-nama dari partai itu (PDIP) sama sekali tidak ada?” Tanya Rachma.

Politisi PDIP yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut adalah Arif Wibowo, Yasonna Hamonangan Laoly, Olly Dondokambey dan Ganjar Pranowo.

Arif Wibowo disebut-sebut menerima $ 108.000, Olly Dondokambey senilai US $ 1,2 juta, Ganjar Pranowo senilai 520.000 dolar AS, dan Yasonna Laoly seharga 84 ribu dolar AS.

Baca juga: Rachmawati Minta Bareskrim Tangani Kasus Sukmawati dengan Serius

Sementara dalam kesaksiannya di persidangan Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing menerima uang haram E-KTP untuk 500 ribu dolar AS.

Sebelum keluar putusan vonis untuk Novanto, Rachma menyebut kasus korupsi E-KTP sebagai kasus besar setelah BLBI dan Century. Dia mendesak semua pelaku untuk diselidiki secara menyeluruh.

Sharing is caring!
To Top
error: Content is protected !!