Hukum

Selidiki Pro Kontra Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Dalam Lapas

Hukuman Cambuk di Aceh

SELIDIKI.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh telah memberlakukan proses eksekusi cambuk berlangsung di dalam lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Selama ini, eksekusi cambuk berlangsung di tempat umum, yakni di halaman masjid yang ada di wilayah Aceh.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menuangkan aturan baru tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh.

Sebagai realisasinya, Pemerintah Aceh bersama Kantor Wilayah Kementerin Hukum dan HAM telah menandatangani kerjasama tentang pelaksanaan eksekusi cambuk di dalam Lapas, yang langsung disaksikan Menkumham Yosanna Laoly, di Banda Aceh, kemarin.

Kendati demikian, penerapan eksekusi cambuk yang berlangsung di dalam Lapas itu menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh masyarakat di Aceh menolak atas berlakunya Pergub tersebut. Meskipun, Pemerintah Aceh telah meminta dari berbagai pihak, ulama, tokoh masyarakat, bahkan akademisi dalam pemberlakuan Pergub tersebut.

“Dua hari sebelum diberlakukan Pergub tanggal 28 Februari itu, kita juga telah meminta pendapat dari sejumlah pihak. Kita telah membahas ini bersama ahli hukum, akademisi hingga dari kalangan akademisi, termasuk kepala Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh,” kata Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Munawar A. Jalil.

Baca juga: Emak-emak Pembuat Miras Oplosan di Aceh akan Dihukum Cambuk

Sementara itu, Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali membantah bahwa Pemerintah Aceh pernah meminta pertimbangan terkait berlakunya Pargub baru tersebut. Katanya, Pemerintah Aceh tidak pernah meminta pertimbangan terkait itu dengan pihak MPU Aceh.

“Ketua MPU memang di undang oleh Pak Gubernur, namun kita MPU tidak pernah diminta pertimbangan dalam hal ini,” kata Tgk Faisal Ali kepada wartawan, Jumat (13/4/2018).

Tgk Faisal Ali yang merupakan ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Aceh juga menyebutkan, MPU hingga sekarang ini belum memberikan pertimbangan terkait hukum cambuk di yang akan berlangsung di dalam Lapas.

“Tidak pernah meminta pertimbangan kepada MPU, sebagaimana amanah pada qanun tentang tata cara penyampaian pendapat MPU kepada eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Baca juga : Akhirnya, Lonte Jual Apam Berbasis Online Banda Aceh Dicambuk Juga

Menurut Tgk Faisal, penerapan hukum cambuk di Lapas terdapat nilai positif dan negatif. Namun, sekarang ini pemahaman masyarakat sudah menaruh kepercayaan kepada pemerintah dalam penerapan syariat islam.

“Jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah. Maka itu perlu dikaji lebih dalam. Ini persoalan merubah kebiasaan yang sudah ada, untuk itu perlu memberikan pengertian kepada maysarakat, sehingga tidak heboh seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Kembali kepada Irwandi Yusuf. Dia mengatakan, salah satu alasan pemberlakuan Pergub tersebut karena sewaktu eksekusi cambuk dilakukan di halaman masjid, banyak anak-anak di bawah umur yang menyaksikan. Bahkan, warga yang menonton merekam proses eksekusi dan membagikan ke media sosial.

Namun, jika eksekusi cambuk berlansung di Lapas, mekanismenya anak-anak tidak diizinkan untuk menonton dan warga yang menyaksikan dilarang membawa kamera serta telepon pintar untuk merekam.

“Selama ini hukum cambuk di Aceh disaksikan oleh anak-anak di bawah umur. Menjadi ajang sorak-sorakan, menimbulkan keriyaan, apakah itu syariat islam di tempat kita. Kemudian itu direkam dan di upload ke You Tube dan disaksikan oleh anak-anaknya hingga bertahun-tahun,” kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di Okezone dengan judul: “Pro kontra eksekusi cambuk di dalam lapas”.

Sharing is caring!
To Top
error: Content is protected !!