Hukum

Akankah Puan dan Pramono Langsung Diperiksa? Ini Jawaban Ketua KPK

SELIDIKI.COM, JAKARTA – Pada sidang pemeriksaan terdakwa kasus korupsi proyek E-KTP, Setya Novanto (Setnov), menyebut aliran dana mengalir ke Puan dan Pramono. Lantas bagaimana reaksi KPK mendengar hal ini?

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo pun mengungkap bahwa KPK belum akan memanggil dua politikus PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung.

“Kalau kita belum menemukan apa-apa, masa akan dipanggil?” ujar Agus saat ditemui dalam acara peresmian Samsat Digital di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3).

Agus juga menyatakan, KPK belum akan menyelidiki orang-orang yang namanya disebut Setnov.

“Enggak, kita belum. Itu kan baru omongan, ya. Jadi, kita cari fakta yang lain lah. Kita kan enggak bertindak, enggak bisa bertindak hanya berdasarkan omongan kan,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, hingga kini dari pihak KPK belum ada mengarah ke orang-orang yang namanya disebut oleh Setnov. Namun, jika Setnov dapat diajak bekerja sama, ia kemungkinan bisa dijadikan justice collaborator (JC).

Baca juga: Ketua KPK Masih Enggan Beberkan Nama Peserta Pilkada 2018 Bakal Jadi Tersangka

“Oh iya itu akan jadi pertimbangan, konsistensi. Karena kalau JC mengakui kesalahannya. Bahwa dia melakukan itu. Dia mengakui itu belum tersirat iya kan. Selalu kita lihat kan, konsistensi dia, dia mengakui salah aja belum,” kata Agus menjelaskan.

Untuk diketahui, Setnov menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS dari proyek KTP elektronik.

Uang tersebut diberikan oleh Made Oka Masagung. Setnov juga menyebut dua politisi PDIP lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey.

Novanto mengatakan, dirinya mengetahui hal tersebut setelah Oka dan Andi Agustinus alias Andi Narogong berkunjung ke rumahnya.

Mereka memberitahukan kepada Novanto uang dari proyek KTP elektronik sudah dieksekusi kepada beberapa pihak di DPR RI. Puan dan Pramono telah membantah keterangan Setnov ini.

Baca juga: Menterinya Disebut Korupsi E-KTP, Jokowi: Kalau Ada Bukti Hukum, Proses Saja

—Republika.co.id—

Sharing is caring!
To Top
error: Content is protected !!