Nasional

Proyek Reklamasi, Yusril Sebut Anies-Sandi Terjebak dan Terikat dengan Janji Kampanye

Pakar Hukum Yusril Ihza

SELIDIKI.COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno kini terikat dan terjebak dalam janji kampanye mereka dalam Pilkada 2017 untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut.

“Masalahnya gubernur dan wakil gubernur telah terikat oleh janji sebuah kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi, dan belum pernah ada kajian mendalam, yang akhirnya membuat mereka terjebak,” kata Yusril dalam sebuah diskusi tentang reklamasi di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Karena tidak ada penelitian menyeluruh, lanjut mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Anies-Sandi sekarang bertabrakan dengan berbagai peraturan. “Faktanya adalah dia akan membatalkan reklamasi dan saat menjadi gubernur, dia menabrak banyak hal,” katanya.

Baca juga: Mahkamah Agung Cabut Kebijakan Ahok, Sandiaga: Ini akan Mengembalikan Rasa Keadilan

Itu karena reklamasi, tambah Yusril, bukan aturan tapi kesepakatan antara pemerintah dan pengembangnya, jadi mega proyek tidak bisa dihentikan semena-mena. Alasannya, ada banyak konsekuensi hukum saat dibatalkan atau dihentikan.

“Karena reklamasi ini merupakan kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak, kesepakatannya adalah pihak swasta melaksanakan pembangunan sesuai dengan rancangan yang ditawarkan oleh pemerintah, yang dibiayai oleh sektor swasta,” katanya.

“Dan, dengan kesepakatan jika reklamasi selesai maka HPL akan diterbitkan atas nama Pemerintah Jakarta dan HGB untuk pengembangan reklamasi,” kata mantan Sekretaris Negara.

Pernyataan Yusril adalah menanggapi permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) untuk membatalkan dan menunda sertifikat HGB pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

“Jadi, gubernur tidak bisa mendadak meminta sertifikat HGB dibatalkan karena alasan tidak adanya zonasi dan tata ruang, karena yang bisa membatalkannya jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” jelas Yusril.

Baca juga: Terbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pulau G Reklamasi, Djarot Akan Jadi Tersangka

—-

Sharing is caring!
To Top
error: Content is protected !!