Politik

Bawaslu Tegaskan Anggota Polri-TNI yang Jadi Kandidat di Pilkada Harus Turun

Bawaslu TNI POLRI

SELIDIKI.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan telah mengirim teguran calon kepala daerah dari militer / polisi yang menampilkan banyak foto di wilayah pemilihan masing-masing.

Berdasarkan peraturan tersebut, anggota militer atau polisi harus turun terlebih dahulu jika mereka ingin mencalonkan diri dalam Pilkada.

“Jika sudah ditentukan sebagai kandidat, seseorang harus mengundurkan diri,” kata anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin dalam diskusi berjudul “Penutupan Tahun 2017, Menyambut Tahun Politik 2018,” di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Baca juga: Setya Novanto dan Minimnya Budaya Malu dalam Politik Indonesia

Afif menambahkan, Bawaslu juga akan mengawasi pelanggaran akibat akuisisi massal oleh pihak yang dicurigai mencalonkan 2018 Pilkada.

“Misalnya, aktivitas berjalan sehat yang akan menghadirkan calon kepala daerah. Kami akan mengungkapkan dalam bentuk korespondensi bahwa ini berpotensi disalahgunakan untuk proses nominasi,” kata Afif.

Untuk itu, Bawaslu sudah berkomunikasi dengan Mabes Polri dan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi tindakan aparat non-netral di Pilkada nanti.

Baca juga: Ahok Tolak Tawaran Jadi Kader Partai Politik, Kenapa?

Sharing is caring!
To Top
error: Content is protected !!