Daerah

Bendera Bintang Bulan Segera Berkibar Di Aceh

SELIDIKI.COM, BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari fraksi Partai Aceh (PA), Azhari cage beberapa waktu lalu menyerahkan bendera Bintang Bulan kepada Wakil Gubernur Aceh di ruang rapat DPRA, Aksi tersebut memicu pandangan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Ia mengatakan bahwa persoalan Aceh merupakan persoalan serius, pihaknya belum memutuskan apakah aksi Cage tersebut menyalahi aturan atau tidak.

Baca Juga : Dimata Hasan Tiro Aceh Sudah Merdeka

“Mendagri akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polpum (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) kami, dengan BIN (Badan Intelijen Negara), dengan Menkopolhukam, dan akan diproses pada akhir November nantinya”. Ungkap Tjahjo.

“Mendagri juga perlu melihat akan regulasi yang ada saat ini, diantaranya MoU Helsinki 15 Agustus 2005 silam. Mendagri akan mencari solusi terbaik terkait Bendera Aceh, ia akan melakukan pertemuan dengan DPR Aceh, Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh, dalam pertemuan itulah nantinya akan melahirkan keputusan tentang Bendera Aceh. Namun produk musyawarah tersebut belum bisa dipastikan, dituang kemana, apakah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau sekadar keputusan Kementerian Dalam Negeri”. Tambahnya.

Baca Juga : Kenapa Aceh Tak Jadi Merdeka

Tjahjo juga mengatakan bahwa bendera Bulan Bintang bukan termasuk hal yang aneh di Bumi Serambi Mekkah, ia sudah memastikan bahwa sudah banyak berkibar di Aceh. Saat ia berkeliling Aceh, ia juga banyak melihat bendera Merah berles hitam putih dan berlambang Bulan Bintang itu berkibar.

Dalam MoU Helsinki, artikel 1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dan 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246 menyebut:

(1) Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.

(3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Ada pula qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang mensahkan penggunaan bendera bulan dan bintang menjadi bendera Provinsi Aceh.

SELIDIKI.COM Siap menerima informasi dan berita dari Anda dengan syarat dan ketentuan berlaku, hubungi kami di :  [email protected]

Sharing is caring!
  • 2.8K
    Shares
  • 2.8K
    Shares
To Top
error: Content is protected !!