Daerah

Partai GRAM Akan Gugat KIP

Partai Gram

SELIDIKI.COM, BANDA ACEH – Ketua DPP Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM), Tarmidinsyah Abubakar, tak terima atas keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang tidak meloloskan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Oleh sebab itu, pihaknya akan menggugat KIP Aceh ke ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tarmidinsyah bahkan mengaku telah menunjuk seorang pengacara senior untuk mendampinginya di PTUN nanti.

“Akan kita gugat, karena semua kita selama ini sudah bekerja untuk memenuhi pendaftaran tersebut. Surat kuasa sudah kita buat, sudah saya teken semuanya, dan sudah kita tunjuk salah seorang pengacara untuk menjadi kuasa hukum Partai GRAM,” kata Tarmidinsyah kepada Serambi, kemarin.

Pihaknya mengaku telah membawa semua persyaratan fisik saat mendaftar ke KIP Aceh Senin (16/10) lalu. Namun memang diakuinya, tidak semua data fisik itu masuk ke Sipol (sistem informasi partai politik). “Kenapa? Karena Sipol di Aceh kemarin bermasalah, maintenance terus saat kita buka. Capek kita uploud tapi tidak bisa-bisa, tiga jam sekali baru bisa uploud satu,” kata Tarmidinsyah.

Menurutnya, server Sipol tidak begitu baik saat semua partai politik mengkases untuk mendaftar. Harusnya, Sipol yang menjadi syarat pendaftaran tidak boleh down atau bermasalah. “Karena tidak bisa masuk semuanya ke sipol, jadi kami berinisiatif memasukkannya ke CD (compact disk). Semuanya kita masukkan dan kita bawa saat mendaftar. Tapi itu tidak diterima oleh KIP malam itu,” sesalnya.

Ia juga mengaku kecewa kepada KIP, karena sebelumnya tidak pernah menyampaikan bahwa pada pendaftaran tersebut akan langsung ada parpol yang gugur jika tidak melengkapi semua persyaratan. Pihaknya mengira, seusai mendaftar, semua parlok akan diberikan waktu melengkapi semua berkas dalam rentang waktu tertentu, baru kemudian dinyatakan gugur jika tidak mampu melengkapinya.

“Kami pikir yang belum masuk ke Sipol akan kami lengkapi usai mendaftar. Memang ada waktu diberikan 1×24 jam, tapi itu tidak cukup. Intinya saya tidak pernah tahu bahwa di pendaftaran itu akan ada yang gugur,” ucap Tarmidinsyah.

Soal tahapan gugatan, Tarmidin juga tahu bahwa gugatan baru bisa dilakukan pada Februari 2018 usai KPU menetapkan partai-partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Terhadap hal itu, Tarmidinsyah juga mengaku kecewa. Seharusnya penyelenggara segera memberi ruang bagi partai politik yang tidak lulus pendaftaran untuk segera menyampaikan keberatannya di Bawaslu atau pengadilan.

“Harusya langsung ada keputusan, tapi ini KIP Aceh cuma gelar konferensi pers. Kepada kami tak ada surat apapun. Tapi kita tetap akan mengugat ini ke PTUN,” pungkasnya.

Dua partai lainnya yang juga dinyatakan tidak lolos, yaitu Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) dan Partai Islam Aceh (PIA). Ketua Partai Gabthat yang dihubungi Serambi kemarin mengatakan, jika ditanya terima atau tidak, tentu pihaknya juga tidak mau menerimanya. “Hai panena ureung ditem teurimong talo, cuma peukara jak tuntut atau hana nyan bab laen,” kata ketua Dewan Syuro Partai Gabthat, Abi Lampisang.

Sementara Sekretaris PIA, Tarmizi Razali mengatakan, menerima keputusan KIP Aceh dan pihaknya juga tidak menggugat, karena secara internal pihaknya juga mengakui bahwa PIA belum mampu melengkapi semua administrasi dan persyaratan.

“Kita tidak menggugat, tapi PIA ini tetap akan lanjut terus sebagai partai lokal di Aceh. Ini pengalaman kita. Ke depan akan kita persiapkan yang lebih baik,” ujarnya.

Terpisah , Komisoner KIP Aceh, Junaidi, yang dikonfirmasi Serambi kemarin mempersilakan jika Partai GRAM ingin menggugat KIP Aceh terkait pendaftaran verifikasi parlok Aceh calon peserta Pemilu 2019. Karena, proses gugatan adalah salah satu tahapan yang disebutkan dalan PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

“Silakan, lebih bagus, KIP siap melayaninya. Bagi kami, tidak ada masalah dan tidak ada konflik kepentingan apapun dalam hal ini. Kita siap jika dipanggil Bawaslu untuk kita sampaikan bukti-bukti sesuai dengan apa yang kita temukan,” kata Junaidi.

Ia juga menyebutkan, bahwa untuk proses gugatan sesuai diatur PKPU, harus melalui jalur Bawaslu dan tahapannya baru bisa dilakukan sekitar Februari 2018, usai penetapan parpol peserta Pemilu 2019. “Tapi silakan dulu berkonsultasi dengan Bawaslu, masukkan gugatan, pada dasarnya harus melalui Bawaslu,” kata Junaidi.

Partai GRAM, kata Juanadi, saat mendaftar tidak mampu melengkapi syarat dua pertiga kepengurusan tingkat kabupaten dari 23 kabupaten yang ada di Aceh. Data yang terisi di Sipol hanya 15 kabupaten dari yang seharusnya 16 kabupaten.

“Selanjutnya juga tidak mencukupi dua pertiga kepengurusan kecamatan dari 289 kecamatan yang ada di Aceh,” ungkap Junaidi.

Sumber: SerambiNews

Sharing is caring!
To Top
error: Content is protected !!